BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS REPUBLIK INDONESIA . NOMOR : 59 TAHUN 2007 *). MENTERI DALAM MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN … PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN … Jun 12, 2019 · Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 (PDF). Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program … PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA …
Permendagri No. 14 Tahun 2016_368_1.pdf | Documents Oct 18, 2018 · SALINANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARIANGGARAN … BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA berakhir pada Tahun 2018 dan/atau Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih. (5) Dalam hal kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat PDF Permendagri No 112 Tahun 2016 | FileNya Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN …
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ... NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; MEMUTUSKAN: Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan ... Tambahan lagi Permendagri No 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasa Batas Desa ini juga menciptakan lapangan kerja atau proyek baru bagi pemerintah yaitu dengan dibentuknya Tim PPB (Penetapan dan Penegasan Batas Desa) yang terdiri dari Tim PPB Desa Pemerintah Pusat, Tim PPB Des Provinsi, dan Tim PPB Desa Kabupaten/Kota. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN … NOMOR : 31 /PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN … Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 Permendagri No. 6 Tahun 2018 | Jogloabang Permendagri No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang … MENTERI DALAM NEGERI - Blog Staff 31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
PERMENDAGRI 20 tahun 2018_pengelolaan keuangan desa.pdf ...
